Budaya demokrasi menuju masyarakat madani

Adviser     : Bu Yuni Susilowati
Developer : Yuliana Kritian P
Mapel       : PKN

                                                Budaya demokrasi menuju masyarakat madani

1.     Pengertian dari budaya demokrasi

adalah pola pikir, dan sikap warga masyarakat beradsarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaran antar manusia dengan kerjasama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara etimologi adalah sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. seperti menghargai, kebersamaan, kebabasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi.

2.      Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi

• Adanya jaminan hak asasi manusia, merupakan hak dasar yang melekat dari sejak lahir merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk tidak boleh dirampas oleh siapapun termasuk bagi negaranya. 
• Persamaan kedudukan di depan hukum, agar tidak terjadi diskriminasi dan ketidakadilan bagi siapapun yang melanggar hukum wajib menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. 
• Adanya pengakuan hak politik, seperti berkumpul, beroposisi, berserikat dan mengeluarkan pendapat. 
• Pengawasan atau kontrol terhadap pemerintah, dengan demokrasi itu sendiri 
• Pemerintah berdasar konstitusi, agar tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. 
• Terdapat saran atau kritip rakyat mengenai kinerja pemerintah dengan media massa atau wakil rakyat sebagai tempat penyalur aspirasi rakyat. 
• Pemilihan umum bebas, jujur dan adil 
• Adanya kedaulatan rakyat.

3.     MACAM-MACAM DEMOKRASI

    Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat :

• Demokrasi Langsung (Direct Democracy) adalah demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan suatu negara. Pada demokrasi langsung, rakyat berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya secara langsung.
• Demokrasi Tidak Langsung (Indirect Democracy) adalah demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan suatu keputusan negara secara tidak langsung, artinya rakyat mengirimkan wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan kehendak mereka. Jadi disini wakil rakyat yang terlibat secara langsung menjadi perantara seluruh rakyat.

2. Berdasarkan Fokus Perhatiannya :

• Demokrasi Formal adalah demokrasi yang fokus perhatiannya pada bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi.
• Demokrasi Material adalah demokrasi yang fokus perhatiannya pada bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik.
• Demokrasi Gabungan adalah demokrasi yang fokus perhatiannya sama besar terhadap bidang politik dan ekonomi, indonesia menganut sistem demokrasi gabungan ini.

3. Berdasarkan Prinsip Ideologi

• Demokrasi Liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak individu suatu warga negara, artinya individu memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Pemerintah tidak banyak ikut campur dalam kehidupan bermasyarakat, yang artinya kekuasaan pemerintah terbatas. Demokrasi Liberal disebut juga demokrasi konstitusi yang kekuasaanya hanya dibatasi oleh konstitusi.
• Demokrasi Komunis, yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara, artinya pemerintah memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Demokrasi komunis dapat dikatakan kebalikan dari demokrasi liberal. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa tertinggi, kekuasaan pemerintah tidak terbatas. Kekuasaan pemerintah tidak dibatasi dan bersifat totaliter, sehingga hak individu tidak berpengaruh terhadap kehendak pemerintah.
• Demokrasi Pancasila, Demokrasi inilah yang dianut indonesia, yaitu demokrasi berdasar kepada pancasila.

. 4. Pengertian masyarakat madani

Masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik (public sphere) dalam mengemukakan pendapat, dan memiliki lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.

5. Ciri-ciri Masyarakat Madani

Masyarakat madani atau yang disebut orang barat civil society mempunyai prinsip pokok pluralisme, toleransi, dan hak asasi (human right), termasuk di dalamnya adalah demokrasi. Bagi bangsa Indonesia, masyarakat madani menjadi suatu cita-cita bagi negara. Sebagai bangsa yang pluralis dan majemuk, model masyarakat madani merupakan tipe ideal suatu masyarakat Indonesia demi terciptanya integritas sosial bahkan integritas nasional.

Menurut Bahmueller, terdapat beberapa karakteristik masyarakat madani, di antaranya:

1.     Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.

2.     Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.

3.     Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.

4.     Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.

5.     Tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rezim-rezim totaliter.

6.     Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.

7.     Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.

6. Kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani

Kendala-kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut yaitu:

1.       Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti:

1)      Mahalnya biaya pendidikan

2)      Kurangnya perhatian orangtua terhadap pendidikan anak

3)      Sikap masa bodo yang menganggap pendidikan hanya membuang-buang uang

4)      Anggapan bahwa pendidikan kurang penting, lebih penting mencari uang

5)      Keterbatasan ekonomi untuk mencukupi pendidikan yang layak

6)      Dll

Upaya mengatasi masalah tingkat pendidikan yaitu:

1)      pemerintah telah menerapkan wajib belajar sembilan tahun

2)      adanya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk sekolah-sekolah kecuali Sekolah Andalan dan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), meskipun hal ini belum sepenuhnya terlaksana dan terkadang buku-buku masih harus membeli sendiri

3)      Memberikan bantuan kepada siswa yang berprestasi

Upaya pemerintah ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memajukan

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa.

Dalam pasal 31 UUD 1945 juga telah dicantumkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mendapat pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayainya seperti dalam pasal berikut:

(1)    Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2)    Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(4)    Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

8.     Proses menuju masyarakat madani

     Proses menuju masyarakat madani berarti melakukan langkah-langkah kegiatan / upaya bahkan mereformasi dari kondisi yang ada ke arah suatu masyarakat yang agamis, menyeimbangkan antara kebebasan individu  dan masyarakat , mengedepankan sikap saling menghormati , demokratis, mempertahankan tata nilai budaya , tanggung jawab, mandiri , dan otonom dari pengaruh kekuasaan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu misalnya dalam melakukan modernisasi ekonomi serta taat pada hukum yang berlaku.

             Langkah-langkah yang dapat dilakukan ialah mengadakan pembangunan dalam berbagai bidang baik pada bidang keagamaan, politik, ekonomi, sosial budaya dan pada bidang  hukum.